Sejarah Harian Kompas Sebagai Pers Partai Katolik

Kompas sebagai suatu perusahaan media massa yang besar dan prestisius ini merupakan sebuah perusahaan yang paling lama atau mempunyai umur yang lebih lama dari media yang lainnya. Harian yang bermotto “ Amanat Hati Nurani Rakyat”. Di awali dengan akan bangkrutnya PT Kinta dengan terbitan majalah bulanan Intisari yang didirikan oleh (Alm.) Auwjong Peng Koen, atau lebih dikenal dengan nama Petrus Kanisius Ojong seorang pimpinan redaksi mingguan Star Weekly, berserta Jakob Oetama, wartawan mingguan Penabur milik gereja Katolik. Edisi perdana dari bulanan Inti Sari terbit pertama kali pada tanggal 7 Agustus 1963, dengan jumlah 128 halaman dengan terdiri dari 22 artikel.[1]

Edisi perdana ini memuat karya terjemahan tentang bintang layar perak Marilyn Monroe, pengalaman perjalanan ke London Nugroho Notosusanto, seorang ahli sejarah dari Universitas Indonesia, dan kisah Usmar Ismail, sutradara film kenamaan, ketika pertama kali membuat film.

Tahun 1964 Presiden Soekarno mendesak Partai Katolik untuk mendirikan koran, maka dari wartawan bulanan Intisari inilah sebagian wartawan Katolik direkrut. Selanjutnya, beberapa tokoh Katolik terkemuka seperti P.K. Ojong, Jakob Oetama, R.G. Doeriat, Frans Xaverius Seda, Policarpus Swantoro, R. Soekarsono, mengadakan pertemuan bersama beberapa wakil elemen hierarkis dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI): Partai Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Katolik dan Wanita Katolik. Mereka sepakat mendirikan Yayasan Bentara Rakyat. [2]

Susunan pengurus pertama dari Yayasan Bentara Rakyat adalah; ketua Ignatius Joseph Kasimo (ketua Partai Katolik), wakil ketua Frans Seda (Menteri Perkebunan dalam kabinet Soekarno), penulis I F.C. Palaunsuka, penulis II Jakob Oetama, dan bendahara P.K. Ojong. Dari Yayasan Bentara Rakyat inilah harian Kompas dilahirkan. [3]

Pada awal penerbitannya, Frans Seda yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri perkebunan rakyat mengatakan Jenderal Ahmad Yani menyarankan bahwa supaya Kompas memberikan wacana untuk menandingi wacana PKI yang berkembang, pada saat itu. Namun secara pribadi Jacob Oetama dan beberapa pemuka agama Katolik seperti Monsignor Albertus Soegijapranata, Ignatius Joseph Kasimo tidak mau menerima begitu saja mengingat kontekstual politik, ekonomi dan infrastruktur pada saat itu tidak mendukung.[4]

Tapi tekad Partai Katolik menerbitkan koran sudah final Ojong dan Oetama ditugaskan membangun perusahaan. Mulailah mereka bekerja mempersiapkan penerbitan koran baru, corong Partai Katolik. Tapi, suhu politik yang memanas saat itu, membuat pekerjaan ini tak mudah. Rencananya, koran ini diberi nama Bentara Rakyat. Menurut Frans Seda PKI tahu rencana itu, lantas dihadang, namun karena Bung Karno setuju jalan terus hingga izinnya keluar. Frans Seda mengacu pada Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai besar di Indonesia pada 1950-an dan 1960-an serta PKI memenangkan tempat keempat dalam pemilihan umum 1955.[5]

Izin sudah di tangan, tapi Bentara Rakyat tak kunjung terbit. Rupanya rintangan belum semuanya berlalu. Masih ada satu halangan yang harus dilewati, yakni izin dari Panglima Militer Jakarta, waktu itu dijabat oleh Letnan Kolonel Dachja. Dari markas militer Jakarta, diperoleh jawaban izin operasi keluar jika syarat 5.000 tanda tangan pelanggan terpenuhi. Akhirnya para wartawan pegi ke pulau Flores untuk mendapatkan tanda tangan tersebut, karena memang flores mayoritas adalah penduduk beragama khatolik. [6]

Ketika akan menjelang terbit  petama kalinya Frans Seda yang pada waktu itu menjabat menteri perkebunan melaporkan pada presiden Soekarno untuk melaporkan kesiapan terbitan perdana harian yang awalnya diberi-nama ‘Bentara Rakyat’. Namun dari Presiden Soekarno inilah lahir nama “Kompas” yang berarti adalah penunjuk arah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan redaksi pada saat itu, untuk menerima usulan dari Presiden Soekarno untuk mengubah nama harian Bentara Rakyat menjadi Kompas.[7]

Kompas edisi pertama dicetak oleh PN Eka Grafika, milik harian Abadi yang berafiliasi pada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).[8] Tepat 28 Juni 1965, bayi Kompas lahir, dengan motto, “Amanat Hati Nurani Rakyat.” Berita utama di halaman satu berjudul “KAA II Ditunda Empat Bulan.” Sementara Pojok kanan bawah mulai memperkenalkan diri, “Mari ikat hati. Mulai hari ini, dengan Mang Usil.”

Di halaman pertama pojok kiri atas, tertulis nama staf: Pemimpin Redaksi Jakob Oetama; Staf Redaksi J. Adisubrata, Lie Hwat Nio, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, dan Eduard Liem. Menurut Jakob Oetama, nama P. K. Ojong ketika itu tabu politik dan lagi pula figur Ojong tidak disukai Soekarno.[9]

Dalam kontekstual politik pada saat itu untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Pagi hari 30 September 1965, tepat tiga bulan usia Kompas, sebagian besar warga Jakarta terlelap dalam tidur pulasnya, ketika sekelompok tentara bersenjata menangkap beberapa jenderal yang dituduh terlibat dalam Dewan Jenderal. Peristiwa ini mengubah jalannya republik. Sejarah mencatat sebagai upaya perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Soekarno. Seperti beberapa harian yang terbit bersama dengan Kompas, mereka tidak terlepas dari upaya untuk memberikan tandingan kepada pers yang berafiliasi dengan ideology kiri seperti PKI, dan harian yang dituduh tidak revolusioner  lainnya.[10]

Sehari setelah peristiwa itu, August Parengkuan dan Ponis Purba yang tengah mendapat giliran tugas malam, diberi tahu pihak percetakan bahwa Kompas beserta surat-kabar lain tak boleh terbit. Hanya harian Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, kantor berita Antara, dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata yang diperbolehkan menyiarkan berita. Larangan untuk tidak naik cetak tersebut dikeluarkan oleh pihak militer Jakarta. Dalam surat perintah itu disebutkan “dalam rangka mengamankan pemberitaan yang simpang-siur mengenai pengkhianatan oleh apa yang dinamakan Komando Gerakan 30 September atau Dewan Revolusi, perlu adanya tindakan-tindakan penguasaan terhadap media-media pemberitaan.”

Ketika itu Parengkuan dan Purba tetap yakin Kompas tak perlu dilarang terbit. Alasannya, Kompas sudah mengecam pemberontakan, dan di dalam lay out sudah disiapkan bahwa Kompas edisi 2 Oktober juga memuat pernyataan sikap dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana RE Martadinata.

Penyerangan terhadap PKI, ternyata tak menyelamatkan Kompas. Koran itu baru boleh terbit lagi pada 6 Oktober 1965. Rentang waktu seminggu itu, hingga saat ini menjadi misteri yang belum terkuak. Banyak asumsi, pertanyaan, dan analisis bergentayangan. Mengapa seluruh koran dibredel dan hanya menyisakan koran milik militer? Pertumbuhan Kompas meningkat. Saat pertama kali dicetak, oplah Kompas sekitar 4.800 eksemplar. Ketika pindah ke percetakan yang lebih bagus, Percetakan Masa Merdeka, tirasnya meningkat jadi 8.003 eksemplar, hingga menjelang pembredelan yang dilakukan Orde Baru.

Saat terbit kembali pada 6 Oktober 1965, tiras Kompas menembus angka 23.268 eksemplar. Zaman berganti. Soekarno diganti Jenderal Soeharto. Pada 1999, setahun sesudah Soeharto dipaksa mundur, tiras Kompas mencapai angka lebih dari 600 ribu eksemplar per hari. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset AC Nielsen tahun 1999 menunjukkan pasar terbesar masih seputar Jakarta 46,77%, Bogor, Tangerang, dan Bekasi 13,02%, Jawa Barat 13.02%, Jawa Tengah, Yogyakarta 6,67%, Jawa Timur 2,04%, Sumatera 8,81%, Kalimantan 2,16%, dan Indonesia Timur 4,23%. Gramedia sebagai perusahaan induk Kompas tercatat sebagai persuahaan yagn membayar pajak terbesar nomer 32 pada tahun 1980 [11] sedang pada tahun pada tahun 1993 untuk perusahaan PT Kompas Media Nusantara saja diperkirakan menghasillkan Rp 240 milyar setahun dengan keuntungan bersih Rp 30 sampai 35 triliun.[12]  Tahun 1991 PT Gramedia dengan penerbitan bukunya menduduki urutan ke-151.[13]

 

Oleh: Gigih Sari Alam

Dosen Universitas 17 Agustus Jakarta

______________________________