Warning: include_once(/srv/users/serverpilot/apps/fimadani/public/wp-content/plugins/wp-super-cache2/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/fimadani/public/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include_once(): Failed opening '/srv/users/serverpilot/apps/fimadani/public/wp-content/plugins/wp-super-cache2/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/sp/php7.4/lib/php') in /srv/users/serverpilot/apps/fimadani/public/wp-content/advanced-cache.php on line 22
Ekonomi Indonesia: From Bad To Worse

Ekonomi Indonesia: From Bad To Worse

Perlambatan ekonomi Indonesia tampaknya akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk (from bad to worse) dengan ekonom dan pemimpin bisnis yang menyalahkan kurangnya kepercayaan dalam kebijakan pemerintahan Joko Widodo senilai atuhnya ekspor dan penurunan konsumsi domestik untukyang memperdalam ketidaknyamanan.

Nasionalisme ekonomi telah menjadi penghalang untuk pertumbuhan ekonomi. Memang, kritik Presiden Jokowi atas lembaga keuangan internasional di Konferensi Asia-Afrika di Bandung April lalu mungkin telah menyenangkan kalangan nasionalis, tetapi tidak akan melakukan apa-apa untuk menarik investasi asing.

Mulai dari yang target ambisius 5,8% di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah dan proyeksi  Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahunan untuk Indonesia kini turun ke 5,2-5,3%, dengan harapan bahwa pertumbuhan itu akan turun lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Berdasarkan perkiraan yang lebih lemah pada kuartal pertama 4,7%, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan setahun penuh untuk tingkat, terendah sejak angka 4,5% yang tercatat pada tahun 2009 saat terjadi resesi global.

Lima lembaga internasional juga melihat pertumbuhan tahunan di bawah 5%, mulai dari 4,9% untuk Goldman Sachs, dan menjadi 4,4% untuk JP Morgan, dengan Indonesia menghadapi kombinasi dari goncangan termin perdagangan dan pengetatan potensial dalam kondisi pendanaan eksternal.

Terpengaruh oleh harga komoditas yang rendah dan perlambatan ekonomi di China, ekspor Mei turun 15,2% year-on-year, dan hampir dua kali lipat angka bulan sebelumnya. Sementara masih ada surplus perdagangan untuk bulan keenam, itu karena impor turun 21% -setara dengan penurunan 22,3% yang tercatat pada bulan April.

Belanja ritel dapat menjadi pegangan untuk saat ini, tapi suku bunga yang tinggi telah menggerogoti daya beli masyarakat Indonesia, dengan statistik  bulan Mei mengungkapkan penurunan lain yang tajam dalam penjualan mobil dan sepeda motor.

Konsumsi semen yang rendah selama lima bulan terakhir belum menjadi tanda lain dari penurunan aktivitas ekonomi, meskipun fakta bahwa Jakarta kini dalam ledakan pembangunan infrastruktur selama dua dekade terakhir.

Bank Indonesia berkomitmen untuk bertahan pada tingkat bunga yang tinggi untuk menjaga inflasi dan defisit transaksi berjalan pada cek dan juga untuk membatasi arus keluar modal mencegah ketakutan yang selalu hadir dari pengetatan nilai moneter lebih lanjut oleh Amerika Serikat dan regulator keuangan Eropa.

Bulan madu politik Joko Widodo lebih pendek dari yang diharapkan karena keretakan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan pemimpinnya Megawati Soekarnoputri dan ketidakmampuannya untuk menghentikan konflik antara Polisi dan Komisi Anti-Korupsi (KPK).

Tetapi sementara, ia mungkin telah berhasil  memperbaiki sebagian hubungannya dengan ibu pemimpin yang sombong itu, setidaknya sampai tertunda reshuffle Kabinet, kritikus sekarang sepenuhnya fokus pada ekonomi, dan mengeluhkan tentang kurangnya visi strategis dan koordinasi kebijakan.

Para menteri sering menarik dalam arah kebijakan yang berbeda. Tidak ada contoh yang lebih baik dari ini daripada cara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sedang mencoba untuk menarik sinvestasi asing, sementara Kementerian Tenaga Kerja membuat semakin sulit bagi orang asing untuk mendapatkan izin kerja.

Langkah berani Joko Widodo untuk menghapus subsidi BBM akhir tahun lalu kini telah mengangkat keprihatinan atas cara pemerintah yang gagal untuk mengelola fluktuasi harga minyak dunia dan untuk mendidik orang Indonesia atas bagaimana pasar dunia bekerja.

Penghematan yang dihasilkan dari kenaikan harga BBM hingga ke US $ 23,2 Milyar untuk program infrastruktur tahun ini, tetapi pengeluaran -sebagai momok semua pemerintah Indonesia -adalah lamban pada kuartal pertama dan menunjukkan beberapa tanda-tanda meningkat pada kuartal kedua.

Pengalihan subsidi minyak mungkin juga harus dialihkan untuk menopang apa yang Bank Dunia prediksi bisa menjadi kekurangan Rp 282 triliun dari total penerimaan negara. Itu karena Rp 1.295 triliun (US $ 98,8 Milyar) target pajak yang mengalami peningkatan kurang dari 30% lebih tahun lalu yang tampak terlalu ambisius untuk sebuah negara dengan rasio pajak terhadap PDB hanya 11%.

Lebih karena upaya untuk memperluas basis pajak tidak tampak membuat pondasi apapun. Pengumpulan pendapatan di tiga bulan pertama merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir sebagai akibat perlambatan ekonomi yang berdampak pada pendapatan dari banyak perusahaan terbesar di Indonesia, khususnya di sektor kelapa sawit.

Investor internasional mundur. Salah satu perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia pada roadshow baru-baru ini melalui Singapura, Hong Kong, dan London yang dipikir telah berkomitmen dua minggu sebelumnya itu tiba-tiba menghilang dalam semalam.

Salah satu mantan menteri ekonomi percaya bahwa penting  untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka panjang, Joko Widodo berpikir tunggal dan fokus pada infrastruktur adalah kesalahan dan bahwa apa yang sekarang diperlukan adalah tindakan “pompa-dasar” untuk mendapatkan ekonomi bergerak lagi.

Pemerintah mungkin mendengarkan. Minggu ini diperkenalkan keringanan pajak bagi perusahaan yang berencana ekspansi akan menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk ekspor. Hal yang sama akan berlaku untuk perusahaan yang berinvestasi kembali atas pendapatan mereka di Indonesia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga santai atas pembatasan down-payment pada mobil dan properti, dan menghapuskan atau mengurangi pajak barang mewah pada berbagai peralatan rumah tangga dan barang-barang kelas atas lainnya.

Tapi lebih banyak  dari itu harus dilakukan koordinasi kebijakan dan memulihkan kepercayaan di kalangan investor asing dan lokal atas perekonomian untuk mendapatkannya kembali ke jalur dan menghapus kesuraman yang telah menimpa komunitas bisnis di Indonesia.

Leave a Comment