Awal tahun depan secara sepihak PLN akan menaikan tarif dasar listrik bagi pelanggan rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA.
Tarif golongan 450 VA yang semula Rp415/kWh akan naik sebesar 225 persen menjadi Rp1.352/kWh. Sementara, tarif golongan 900 VA yang semula Rp605/kWh akan naik sebesar 123 persen menjadi Rp1.352/kWh.
Perlu diketahui, tarif Rp1.352/kWh sebenarnya adalah tarif untuk pelanggan rumah tangga golongan R-1 1300 VA, yang besaran tarifnya tak lagi disubsidi pemerintah. PLN menargetkan ada sekitar 23 juta pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA yang akan terkena kenaikan tarif itu, dengan atau tanpa kenaikan daya menjadi 1.300 VA.
Jika rencana ini benar-benar terealisir, maka di tengah kelesuan ekonomi tahun depan, pemerintah kembali membuat blunder kebijakan yang berpotensi semakin memperlemah daya beli masyarakat.
Pemerintah sepertinya lupa, tergerusnya daya beli masyarakat merupakan salah satu dari tiga faktor internal yang telah memperlemah perekonomian kita, di luar faktor perlambatan ekonomi dunia. Dicabutnya berbagai subsidi untuk rakyat, terutama subsidi energi (BBM, gas, dan listrik), telah memukul daya beli masyarakat. Itu yang telah menyebabkan konsumsi sektor rumah tangga hanya tumbuh 4,9 persen. Padahal konsumsi rumah tangga ini merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi.
Rendahnya angka inflasi dalam satu tahun terakhir bukanlah indikator yang menggembirakan, karena di baliknya ada faktor penurunan daya beli masyarakat tadi.
SPONSORED: Jual genset terpercaya
Apa gunanya proyek listrik 35 ribu MW jika rakyat kecil tak punya daya beli? Alih-alih merancang kebijakan yang bisa merangsang daya beli rakyat kecil, pemerintah malah sibuk menariki subsidi dan merilis kebijakan yang semakin menekan daya beli mereka. Dan ironisnya itu semua dilakukan ketika pemerintah mengobral banyak sekali fasilitas untuk para pemilik modal.
Di titik mana pemerintahan sekarang ini benar-benar berpihak pada rakyat?
Oh, ya, saya lupa, Riady, Widjaja, Winata, Paloh dan Kalla adalah rakyat juga.