Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Ia adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, Pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat.

Penganut kedua sistem ini sama-sama mengklaim bahwa salah satu sistem lebih baik dari yang lain, membuat rivalitas antar sistem ini menjalar ke berbagai aspek kehidupan lainnya, mulai dari politik, sosial, budaya sampai pada gilirannya berubah menjadi sebuah ideologi yang menjadi pedoman dan spirit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pandangan sosialis mulai nampak pada abad ke sembilan belas, mereka telah mati-matian memerangi pandangan-pandangan ekonomi kapitalis. Munculnya sosialisme adalah akibat kedzaliman yang diderita masyarakat karena sistem ekonomi kapitalis serta beberapa kekeliruan yang terjadi di dalamnya.

Selanjutnya, Sistem ekonomi sosialis mengikuti tiga prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi sebelumnya yaitu :

Pertama, Mewujudkan kesamaan secara riil.

Kedua, Menghapus kepemilikan individu sama sekali atau sebagian saja.

Ketiga, Mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.

Sejarah Sistem Ekonomi Sosialis

Eropa baru saja menyelesaikan ‘perang’ antara kapitalisme dan rezim feodalisme. Sebelumnya, sejarah masyarakat eropa lebih didominasi oleh kaum bangsawan dan feodal. Kelas masyarakat inilah yang telah lama menancapkan kuku penjajahannya pada masyarakat bawah. Namun, setelah sekian lama tertindas, akhirnya lahirlah kekuatan baru bernama kaum kapitalis yang berusaha meruntuhkan otoritarianisme kaum feodal. Hal ini ditandai dengan lahirnya Renaisance di eropa. Era ini menandai lepasnya masyarakat eropa dari ‘zaman kegelapan’ yang lebih didominasi oleh kaum feodal.

Era pencerahan dimulai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johan Guttenberg pada abad ke-15 M. Hadirnya mesin cetak ini mampu merubah kondisi sosial-budaya masyarakat eropa saat itu, terutama dalam produksi. Dengan mesin cetak, produksi buku akhirnya bisa dilakukan secara massal, setelah sebelumnya bersifat manual menggunakan tangan atau menulis di atas batu. Pola manual ini jelas sangat melelahkan dan tidak efektif untuk meningkatkan produksi tulisan.

Ditemukannya mesin cetak ini merupakan fenomena revolusioner yang mampu mendobrak kebutuhan bahan produksi selama berabad-abad. Mesin cetak adalah faktor utama terjadinya akselerasi peningkatan produksi buku dan bacaan. Fenomena ini berimplikasi pada lahirnya era komunikasi. Dengan banyaknya kuantitas buku yang dicetak, semua orang terpicu untuk saling tukar ide dan pikiran.

Maraknya diskusi dan pertukaran ide ini ternyata membawa akibat fatal terhadap rezim bangsawan. Budaya kritis masyarakat semakin terasah, sehingga mampu membongkar segala macam kebusukan dan kebobrokan kaum feodal, sekaligus meruntuhkan mitos surgawi yang diwartakan para raja. Revolusi teknologi itulah yang akhirnya menjadi titik tolak terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat. Fakta yang lebih jelas sebagai konsekuensi munculnya revolusi teknologi ini melahirkan apa yang dinamakan dengan Engels Revolusi Industri, yaitu terjadinya perubahan mendasar dari sistem pertanian ke sistem perindustrian. Ketika revolusi industri terjadi, selanjutnya diikuti dengan lahirnya revolusi sosial, salah satunya adalah Revolusi Perancis. Penindasan terhadap kaum buruh oleh kaum Borjuis inilah yang mampu mendorong para pemikir untuk berupaya melahirkan sistem baru yang mampu mengangkat keterpurukan kaum proletarian dari penindasan kaum kapital. Salah satu tokoh yang peduli dengan nasib kaum buruh pada waktu itu adalah Karl Marx yang menawarkan konsep sistem ekonomi sosialis.

Sistem masyarakat yang ada pada masa Karl Marx, sebenarnya merupakan akibat dari kondisi ekonomi, dimana perubahan-perubahan yang dialami sistem tersebut semata-mata bisa dikembalikan kepada satu sebab, yaitu perjuangan kelas (class struggle) dalam rangka memperbaiki kondisi kelas tersebut secara materi. Sejarah telah menceritakan kepada kita, bahwa perjuangan ini ketika itu selalu berakhir dengan satu bentuk, yaitu menangnya kelas yang lebih dominan jumlahnya dan lebih jelek kondisinya atas kelas orang-orang kaya dan kelas yang jumlahnya lebih sedikit. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum Dialektika Sosial. Dimana, hukum ini masih bisa berlaku untuk masa-masa mendatang, sebagaimana hukum ini sebelumnya pernah terjadi.

Ekonomi sosialis memiliki beberapa prinsip dasar. Diantaranya adalah otoritas suatu negara untuk menguasai semua aset masyarakat. Di sini regulasi seputar ekonomi serta kepemilikan harta dilakukan oleh pemerintah. Prinsip lain adalah keseteraan ekonomi. Maksudnya, masyarakat tidak bekerja untuk pribadi, mereka hanyalah pegawai pemerintah yang gajinya berasal dari keringat mereka sendiri. Prinsip lainnya adalah tentang disiplin politik. Di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, parlemen sebagai lembaga yang berhak membuat konstitusi dan regulasi dikuasai oleh kaum proletarian atau kaum buruh. Mereka ditempatkan oleh partai-partai guna membuat regulasi yang cenderung berpihak pada kaum buruh sebagai representasi kaum sosialis.

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Sosialis

Dalam praktiknya, sebuah sistem ekonomi yang diterapkan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak lepas dari dua sisi yang bertolak belakang, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga dalam sistemekonomi sosialis. Diantara kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah disediakannya kebutuhan pokok bagi masyarakat, hal itu didasarkan perencanaan negara, dan semua hasil produksi akan dikelola oleh negara.

Sedangkan kekurangan sistem ekonomi sosialis antara lain; kebebasan ekonomi yang terbatas, hak dan kemampuan individu kurang dihargai, menurunnya semangat dan gairah untuk berkreasi dan berinovasi, pemerintah cenderung bersikap otoriter, dan terabaikannya pendidikan moral masyarakat.